Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 bertempat di Shangri-La Ballroom Hotel, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Rabu, 14 September 2022. Rakornas diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negri Republik Indonesia, dengan tujuan untuk kembali memperkuat komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Hadir pada rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat lainnya. Selain itu, hadir pula gubernur maupun bupati/walikota dari sejumlah daerah.
Dalam wawancaranya dengan awak media Wakil Gubernur Jambi yang didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi menyampaikan hasil rakornas hari ini dan harapannya akan inflasi yang ada di Provinsi jambi.
“Kita sama-sama tahu dan menyadari masalah tingginya inflasi di Provinsi Jambi, awalnya 8,5% per Juli 2022 dan per Agustus 2022 sudah 7,7%. Setelah Gubernur pada tanggal 12 September 2022 mengikuti rapat dengan Presiden dan mendapatkan arahan Presiden, hari ini kita rapat koordinasi antara pusat dan daerah. Tentunya ini menambah semangat kita, diantaranya akan melaksanakan arahan Presiden, juga arahan serta petunjuk menteri dan kita termotivasi dengan provinsi dan kabupaten yang telah berhasil, ujar Abdullah Sani.
“Kita optimis sekali kedepan kita akan laksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Tentunya mohon dukungan semua pihak, mudah-mudahan inflasi di provinsi Jambi cepat turun sebagaimana provinsi lainnya”, pungkas Abdullah Sani.
Sebelumnya Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto memaparkan apa saja faktor inflasi di masing-masing daerah, dimana terdapat 10 provinsi yang memiliki tingkat inflasi tertinggi, antara lain Jambi 7,7 persen; Sumbar 7,1 persen; Kalimantan Tengah 6,9 persen; Maluku 6,7 persen; Papua 6,5 persen; Bali 6,4 persen; Bangka Belitung 6,4 persen; Aceh 6,3 persen; Sulawesi Tengah 6,2 persen; dan Kepulauan Riau 6 persen.
Menurut Airlangga yang juga Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), terkait inflasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah akan berupaya menjaga kestabilan harga pada dua hal. Yakni, inflasi dari harga bahan pangan dan transportasi. Airlangga pun menyampaikan efek inflasi energi, yakni kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar, akan berdampak pada kenaikan inflasi utama sebesar 1,6% hingga 2%.
Untuk memastikan ekonomi tetap terjaga, Airlangga meminta semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, untuk mematuhi arahan presiden dalam rangka menekan laju inflasi.
“Ini yang diminta untuk terus diikuti oleh seluruh tim baik pusat maupun daerah, Bapak Presiden minta untuk terus dimonitor seperti kita memonitor Covid-19. Jadi kita memonitor pasar-pasar karena ini tentu menjadi hal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian kita”, ujar Airlangga.
Dalam Rakornas tersebut juga diberikan penghargaan TPID Award Tahun 2022 yang merupakan apresiasi atas upaya pengendalian inflasi di daerah sepanjang tahun 2021. Penghargaan diberikan kepada TPID Kabupaten/Kota berprestasi, TPID Kabupaten/Kota terbaik dan TPID Provinsi Terbaik.
Reportase: Tim Peliput dan Penyusun Informasi Publikasi – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
